Analisis Wacana

bagus budi p

153040200

Judul :

MELIHAT ORIENTASI MEDIA

DALAM PENGEMBANGAN WACANA

KONTROVERSI PENGESAHAN UU PORNOGRAFI

• UU Pornografi

Rancangan Undang – Undang Anti Pornografi dan Pornografi (RUU APP) yang dirumuskan oleh DPR pada bulan Maret 2006 menimbulkan pro dan kontra. RUU yang terdiri dari 11 bab dan 93 pasal ini begitu menarik perhatian serta mengundang perdebatan karma isinya mengatur hingga persoalan pribadi seseorang, termasuk hubungan seks dan cara berpakaian (Kompas, 4 Maret 2006). Berbagai aksi digelar masyarakat sebagai bentuk dukungan maupun penolakan. Pihak yang mendukung RUU ini mayoritas berasal dari Organisasi Massa Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI),Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Betawi Rembug (FBR), massa Partai Keadilan Sejahtera, Nahdhatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah (Kedaulatan Rakyat,22 Mei 2006) di sisi lain gelombang penolakan datang dari kalangan perempuan, budayawan, seniman, dan intelektual.

• Pro dan Kontra

Pro kontra juga terjadi dalam Panitia Khusus (Pansus) DPR RI mulai dari nama hingga penentuan sanksi pidana. Misalnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersikukuh menggunakan kata “Anti” dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang setuju menghilangkan kata “Anti”. Pada tahap selanjutnya kata “Anti” dihilangkan sehingga menjadi RUU Pornografi dan Pornografi sebagai salah satu bentuk kompromi. Namun, pihaki yang mendukung RUU ini khawatir semangat memberantas pornografi dan pornografi menjadi hilang dengan hilangnya kata “Anti” (Republika, 29 Januari 2007). DPR juga melakukan revisi dan perampingan pasal – pasal dalam RUU seiring dengan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat.

• Pengesahan

Setelah melalui proses sidang yang panjang dan beberapa kali penundaan, pada 30 Oktober 2008 siang dalam Rapat Paripurna DPR, akhirnya RUU Pornografi disahkan. Pengesahan UU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan 'walk out', yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P. Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini[16]. Pengesahan UU Pornografi ini juga diwarnai aksi 'walk out' dua orang dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menyatakan walk out secara perseorangan. Keduanya merupakan anggota DPR dari FPG yang berasal dari Bali, yakni Nyoman Tisnawati Karna dan Gde Sumanjaya Linggih (Republika , 31 Oktober 2008)

• Media Massa

Kontroversi yang berkaitan dengan RUU APP hingga pengesahan menjadi UU Pornografi tidak terlepas dari pemberitaan media massa, baik yang berskala nasional maupun lokal. Media massa menyampaikan segala bentuk informasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Keberadaan media massa nasional maupun lokal merupakan suatu bentuk tuntutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah jangkauan wilayah yang berdampak pada berita yang dihasilkan.

• Harold Lasswel dan Charles Wright

media massa memiliki fungsi penting di tengah kehidupan masyarakat, yaitu : pertama, melakukan pengawasan terhadap lingkungan (surveillance). Kedua, menghubungkan bagian – bagian dalam masyarakat (correlation). Ketiga, menyampaikan warisan sosial berupa nilai dan norma dalam masyarakat (transmission of the sosial heritage). Charles Wright menambahkan satu fungsi bahwa media massa memberikan hiburan kepada masyarakat (entertainment) (Severin dan Tankard, 2005:386).

• Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana merupakan studi tentang struktur pesan dalam komunikasi atau telaah melalui aneka fungsi bahasa (Sobur, 2001:48). Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana (Littlejohn, 1996:84). Dalam Analisis Wacana Kritis (Critical Dicourse Analysis / CDA), wacana tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa. Bahasa dianalisis tidak hanya dari aspek kebahasaan saja, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks disini berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk didalamnya praktik kekuasaan.

• Surat Kabar Harian

Melalui studi analisis wacana kritis ini, akan diketahui kontruksi wacana yang ditampilkan oleh Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat dan Republika.

• SKH Kedaulatan Rakyat

Pemilihan berita dalam SKH Kedaulatan Rakyat sebagai objek penelitian karena Kedaulatan Rakyat adalah surat kabar daerah yang terbukti eksis sejak tahun 1945. Tiras Kedaulatan Rakyat mencapai 159.395 eksemplar. Menurut survey Nielsen Media Research wave III tahun 2006, Kedaulatan Rakyat masuk dalam peringkat tujuh jumlah pembaca pada kategori All People (Company Profile Kedaulatan Rakyat 2007).

• SKH Republika

SKH Republika adalah koran yang diterbitkan oleh komunitas kalangan muslim bagi publik di Indnesia. SKH Republika terbit pertama kali pada tanggal 4 Januari 1993, penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat, khususnya para wartawan profesional muda islam yang telah menempuh berbagai langkah untuk kemajuan umat. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya – upaya tersebut berbuah. SKH Republika menjadi harian nasional yang menumbuhkan pluralisme informasi di masyarakat Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana orientasi media dalam pengembangan wacana pemberitaan kontroversi pengesahaan UU Pornografi dalam SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Republika ?

TUJUAN PENELITIAN

• Untuk mengetahui orientasi SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Republika dalam mengembangkan wacana tentang kontroversi pengesahan UU Pornografi.

• Untuk mengetahui penggunaan bahasa, lambang, pemilihan nara sumber dan angle berita yang dipakai,yang mencerminkan ideologi pemberitaan pada SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Republika.

MANFAAT PENELITIAN

Ada dua manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini :

1. Manfaat Akademis

> Memberikan sumbangsih bagi ilmu komunikasi khususnya penelitian dengan menggunakan metode analisis wacana kritis yang menjelaskan bahwa media massa mempunyai ideologi dan politik yang berbeda – beda dalam setiap pemberitaannya.

2. Manfaat Praktis

• Untuk media, diharapkan agar lebih objektif, berimbang dan netral dalam penyusunan berita.

• Untuk masyarakat, agar mengetahui bagaimana sebuah berita diproduksi sehingga diharapkan dapat lebih kritis dan selektif dalam memahami berita yang disajikan oleh sebuah media tidak selalu bersifat netral.

KERANGKA PEMIKIRAN

• Analisis Wacana Kritis

Menurut Van Dijk (dalam David Crawley and David Mitchell, 1994;108), inti dari analisis wacana kritis adalah untuk menunjukkan bagaimana, melalui berbagai representasi mental yang secara sosial dimiliki bersama, kekuasaan sosial diproduksi oleh pemberlakuan dan legitimasi diskursif.

• Media – Ideologi – Wacana

Antonio Gramsci (dalam Sobur, 2002;30) berpandangan bahwa media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi (the battle ground for competing ideologies). Ia melihat media sebagai ruang dimana berbagai ideologi dipresentasikan.

• Teori Hegemoni Media

Istilah “hegemoni” dipakai Antonio Gramsci (1971) untuk menyebut ideologi penguasa. Gramsci membangun suatu teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi berlangsung dalam proses damai, tanpa tindak kekerasan. Hegemoni berati dominasi atau pemaksaan kerangka pandang secara langsung terhadap kelas yang lebih lemah melalui penggunaan kekuatan dan keharusan ideologi. Dominasi berlangsung pada tahap sadar maupun tidak sadar (Mc Quail, 1987:65)

• Teori Konstruksi Realitas

Dalam media massa, konstruksi realitas dilakukan oleh wartawan karena wartawan adalah orang yang menceritakan suatu peristiwa kepada masyarakat. Pada dasarnya, setiap upaya menceritakan (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, benda atau apapun juga adalah usaha mengkonstruksi realitas (Sudibyo, 2001:65)

METODOLOGI

• Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis model Van Dijk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai oleh SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Republika melalui wacana yang dimunculkan dalam peristiwa kontroversi pengesahan UU Pornografi.

• Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berita tentang kontroversi pengesahan UU Pornografi dalam SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Republika

• Teknik Pengumpulan Data

Dalam analisis wacana Van Dijk ada tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Analisis wacana Van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis.

• Validitas Data

Validitas dalam penelitian hukumnya wajib karena merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil peelitian. Pengembangan validitas yang paling umum digunaka dalam penelitian kualitatif adalah teknik triangulasi (Sutopo, 2002:78-83)

• Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis teks berita tentang kontroversi UU Pornografi dalam SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Republika.

Berdasarkan kerangka model Van Dijk. Penelitian menggabungkan analisis teks berita, analisis kognisi sosial, dan analisis konteks sosial.